jelaskan kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan politik luar negeri yang bebas aktif

Mapel : Sejarah

Kelas : XII SMA

Kategori : Politik luar negeri bebas aktif

Kata kunci : Bebas, aktif, politik luar negeri

 

Kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan politik luar negeri yang bebas aktif adalah kebijakan yang dalam melakukan hubungan dan kerjasama luar negeri dilakukan dengan terlalu condong pada suatu negara tetapi di lain pihak membatasi hubungan dengan negara lain sehingga menimbulkan aroma permusuhan. Kebijakan yang bertentangan ini juga ditandai dengan menutup diri dalam hubungan atau pergaulan internasional.

Contoh kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan politik luar negeri yang bebas adalah sebagai berikut:
1.      Pemerintahan orde lama membagi kekuatan politik dunia menjadi dua, yakni New Emerging Forces (NEFO) sebagai negara-negara baru penentang imperialism dan kapitalisme dan Old Established Forces (OLDEFO) sebagai negara-negara Barat yang menganut imperialisme dan kapitalisme.
2.      Melakukan konfrontasi dengan Malaysia dengan alasan bahwa Federasi Malaysia merupakan boneka Inggris untuk melakukan penjajahan yang membahayakan revolusi Indonesia. Konfrontasi tersebut dimulai ketika Presiden Sukarno mengumumkan Dwi Komando Rakyat (Dwikora) pada tanggal 3 Mei 1964 di Jakarta dan diikuti dengan pembentukan komando penyerangan atas Malasyiayang bernama Komando Mandala Siaga (Kolaga) di bawah pimpinan Marsekal Madya Oemar Dhani
3.      Penarikan diri Indonesia dari keanggotaan Perserikatan Bangsa Bangsa dengan alasan diterimanya Malaysia sebagai anggota dewan deamanan tidak tetap PBB sehingga Indonesia terkucilkan dari dunia pergaulan internasional.
4.      Indonesia membentuk poros Jakarta – Beijing pada masa orde lama sehingga membuat Indonesia seolah – olah pro komunis. Poros Jakarta Beijing sendiri diadakan karena beberapa hal seperti: terjadinya konfrontasi Indonesia dengan Malasyia sehingga Indonesia membutuhkan dukungan bantuan militer, kedua adalah posisi Indonesia yang masih baru merdeka sehingga membutuhkan modal asing, serta ketiga adalah tindakan PBB yang dianggap tidak adil terhadap negara negara yang baru merdeka seperti Indonesia.
5.      Indonesia melaksanakan politik mercusuar, yakni suatu politik yang mengagungkan kebesaran Indonesia di mata dunia pergaulan internasional dengan membangun Stadion Senayan (gelora bung Karno) dan menyelenggarakan pesta olahraga negara - negara anggota NEFO di Jakarta.