sebutkan hukum hukum belanda yang sampai sekarang masih berlaku diindonesia

Mulai dari, sistem pemerintahan yang diterapkan di wilayah Indonesia, sistem perekonomian, sistem pendidikan dan juga sistem hukum. Peninggalan pemerintahan kolonial Belanda yang masih kita pakai dan kita jadikan pedoman adalah sistem hukumnya. Salah satu contohnya, di Indonesia hukum pidana diatur secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan peninggalan dari zaman penjajahan Belanda, sebelumnya bernama Wetboek van Straafrecht (WvS).
KUHP merupakan lex generalis bagi pengaturan hukum pidana di Indonesia dimana asas-asas umum termuat dan menjadi dasar bagi semua ketentuan pidana yang diatur di luar KUHP (lex specialis).Sedangkan, Hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum Napoleon kemudian bedasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang burgerlijk wetboek voor Indonesie atau biasa disingkat sebagai BW/KUHPer. BW/KUHPer sebenarnya merupakan suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditujukan bagi kaum golongan warganegara bukan asli yaitu dari Eropa, Tionghoa dan juga timur asing. Namun demikian berdasarkan kepada pasal 2 aturan peralihan Undang-undang Dasar 1945, seluruh peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia-Belanda berlaku bagi warga negara Indonesia(azas konkordasi). Beberapa ketentuan yang terdapat didalam BW pada saat ini telah diatur secara terpisah/tersendiri oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya berkaitan tentang tanah, hak tanggungan dan fidusia. Meskipun sistem hukum kita merupakan bagian dari warisan pemerintah kolonial Belanda, Indonesia tidak sepenuhnya menerapkan itu saja, tapi juga menerapkan sistem hukum islam dan juga sistem hukum adat. Melihat sistem hukum kita yang tidak terlepas dari peninggalan Belanda, universitas-universitas di Indonesia untuk Fakultas Hukum berkerja sama dengan universitas-universitas di Belanda.