apakah benar hanya dengan pelaksaan kebijakaan otonom daerah yang bertanggung jawab pemerataan pembangunan diseluruh wilayah indonesia akan terwujud ?

jika pelaksanaan otonom terlaksana dengan baik maka pembangunan di wiliayah Indonesia juga akan terwujud. Tetapi lain halnya jika otonom daerah masih berstatus standar, maka terwujudnya pembangunan hanya berkemungkinan kecil