berita berpola umum khusus

Menteri PUPR M Basuki Hadimuldjono mengurai agenda utama yang harus dipecahkan di Pulau Papua adalah menurunkan tingkat kemahalan, terutama di wilayah Pegunungan Papua. Mahalnya harga-harga kebutuhan pokok seperti semen Rp 2 juta per sak di kawasan Pegunungan Tengah Papua telah menyebabkan lambatnya pelayanan pembangunan ke masyarakat di pedalaman Papua. 

“Untuk menurunkan tingkat kemahalan ini, terdapat ada 3 skenario yang dijalankan Kementerian PUPR. Skenario I, mempercepat pelayanan infrastruktur sosial dasar masyarakat. Skenario II, membangun infrastruktur wilayah guna mendekatkan sentra-sentra produksi pangan dan kawasan industri berpola hilirisasi. Dan, skenario III, merumuskan 
regulasi yang bersifat afirmatif dalam pembangunan infrastruktur di Pulau Papua’” ungkap Basuki Hadimuljono

Dalam Skenario I,  Kementerian PUPR mempercepat proyek-proyek infrastruktur PUPR berbasis kewilayahan sebagai tulang punggung ekonomi kota - kampung-kampung, namun infrastruktur dianggap pula sebagai simbol hadirnya negara di wilayah pedalaman dan perbatasan di Papua.

Guna realisasikan komitmen itu, dalam TA 2015 ini, Kementerian PUPR alokasikan dana ke Papua dan Papua Barat sekitar Rp9,5 Triliunan dari sektor APBN Pusat dan Dana Alokasi Khusus (DAK Infrastruktur) sebesar Rp3,9 Triliunan. Alokasi itu untuk jalan dan jembatan, air minum, sanitasi, pengairan, dan infrastruktur permukiman.

Skenario II yakni strategi pembangunan infrastruktur PUPR guna mendukung sentra-sentra produksi pangan dan peternakan, sentra kawasan industri dan kawasan wisata. Hal ini sesuai desain kewilayahan Pulau Papua, yang telah dirancang dalam RPJMN Tahun 2015-2019. Dalam 5 tahun ke depan,  Pemerintah menetapkan 5 Kawasan Pengembangan Ekonomi (KPE) berbasis Wilayah Adat di Provinsi Papua.

Hal itu mencakup wilayah adat Saereri (wilayah Kepulauan Teluk Cenderawasih), wilayah adat Mamta (Kabupaten Mamberamo hingga Kota Jayapura), wilayah adat  Me Pago (di wilayah Pegunungan Tengah sisi barat). Sedangkan, 2 KPE wilayah adat  lainnya adalah wilayah La Pago (wilayah Pegunungan Tengah sisi timur) dan wilayah adat Ha'anim (Kabupaten Merauke, Asmat, Mappi dan Boven Digul)

Sejalan dengan pendekatan wilayah adat ini, Menteri PUPR Basuki Hadimuldjono menargetkan dalam 3 tahun ke depan Trans Papua dapat menghubungkan 5 wilayah adat. Di wilayah adat Mamta, dibangun jalan Depapre-Bongkrang, Jayapura-Wamena-Mulia dan jembatan Holtekamp. Di wilayah adat Me Pago dan La Pago dibangun ruas jalan Enarotali-Tiom dan akses jalan ke Pegunungan Tengah ke selatan Papua melalui  jalan Wamena-Habema-Kenyam.

Demikian pula, Kementerian PUPR mempercepat reklamasi Rawa Kurik, dan pembangunan embung dan irigasi untuk mendukung Merauke sebagai lumbung pangan nasional di wilayah adat Ha-anim.

Untuk Provinsi Papua Barat, Kementerian PUPR mempercepat akses jalan di Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Kawasan Arar Sorong,  peningkatan jalan ke kawasan peternakan di Bomberai Fakfak, maupun peningkatan kualitas jalan Manokwari-Bintuni dan kawasan Pegunungan Arfak.

Dalam menangani jalan di kawasan Pegunungan ini, Menteri Basuki telah mengunjungi akses jalan di Kabupaten Ilaga Papua dan Kabupaten Pegunungan Arfak di Papua Barat beberapa waktu lalu.

Skenario III, Kementerian PUPR merumuskan regulasi anggaran berpola tahun jamak (multi-years contract) guna mendukung percepatan pembangunan Trans-Papua.

Terkait dengan tiga skenario tersebut, Kepala Biro Komunikasi Publik Velix Wanggai mengatakan,  Kementerian PUPR tetap memberi ruang bagi pengusaha asli Papua ikutserta dalam pelaksanaan proyek-proyek sesuai Perpres No. 84/2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Khusus di Wilayah Papua dan Papua Barat. Hal ini sebagai komitmen pemberdayaan bagi penduduk asli Papua.

Demikian pula, regulasi Perpres No.2/2015 perihal RPJMN 2015-2019 telah meletakkan desain pengembangan infrastuktur wilayah Pulau Papua.  Hal ini menjadi pedoman bagi Kementerian PUPR di dalam membangun wajah infrastruktur PUPR di Pulau Papua lima tahun ke depan.

Harapannya, ketiga skenario itu, dapat menurunkan harga dan menggerakan ekonomi regional Papua, sekaligus sebagai simbol hadirnya negara di kawasan-kawasan pinggiran di Tanah Air, tutup Velix Wanggai.

Biro Komunikasi Publik

Tag :