PROSES YANG DILAKUKAN DI SETIAP INSPIRASI HARUS DIARAHKAN PADA UPAYA UNTUK MELAYANI BERBAGAI PIHAK BERKEPENTINGAN DISEBUT...

Kelas: XI
Mata pelajaran: PPKN

Materi: Pemerintahan dan Pemerintah

Kata Kunci: Good governance                 

Jawaban pendek:

Proses yang dilakukan di setiap inspirasi harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak berkepentingan disebut “Daya tangkap atau Responsiveness”

Jawaban panjang:

Daya tangkap atau Responsiveness adalah satu dari karakteristik “Good governance”, atau tata kelola pemerintahan yang baik, sebagai mana disusun oleh lembaga internasional, UNDP (United Nations Development Program, Program Pembangunan PBB). Karakteristik goodgovernance tersebut secara lengkap adalah:

1.    Tata kelola yang baik harus bisa dipertanggungjawabkan (Accuntability)

Akuntabilitas adalah persyaratan dasar tata pemerintahan yang baik. Pemerintah berkewajiban untuk melaporkan, menjelaskan dan bertanggung jawab atas dampak keputusan yang dibuatnya atas nama masyarakat yang diwakilinya.

2.    Tata pemerintahan yang baik harus transparan (Transparency)

Rakyat harus bisa mengikuti dan memahami proses pengambilan keputusan. Ini berarti bahwa mereka akan dapat dengan jelas melihat bagaimana dan mengapa sebuah keputusan dibuat, saran dan musyawarah apa yang dipertimbangkan, dan peraturan mana yang diikuti.

3.    Tata pemerintahan yang baik mengikuti peraturan hukum (Rule of Law)

Ini berarti bahwa keputusan pemerintah harus konsisten dengan undang-undang atau peraturan yang relevan dan berada di dalam kekuasaan dewan.

4.    Tata pemerintahan yang baik memiliki daya tangkap baik (Responsive)

Pemerintah harus selalu berusaha melayani kebutuhan seluruh masyarakat sambil menyeimbangkan kepentingan bersaing secara tepat waktu, tepat dan responsif.

5.    Tata pemerintahan yang baik adalah berkeadilan dan inklusif (Equity)

Kesejahteraan masyarakat adalah bila semua anggotanya merasa kepentingan mereka telah dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Ini berarti bahwa semua kelompok, terutama yang paling rentan, harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan.

6.    Tata kelola yang baik efektif dan efisien (Effectivity and Efficiency)

Pemerintah daerah harus menerapkan keputusan dan mengikuti proses yang memanfaatkan sebaik-baiknya sumber daya dan waktu untuk memastikan hasil terbaik bagi komunitas mereka.

7.    Tata pemerintahan yang baik bersifat partisipatif (Participative)

Siapa pun yang terpengaruh atau tertarik pada keputusan harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Hal ini dapat terjadi dalam beberapa cara, misalnya anggota masyarakat dapat diberi informasi, meminta pendapat mereka, diberi kesempatan untuk membuat rekomendasi atau, dalam beberapa kasus, menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan yang sebenarnya.